Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
LHP BPK fungsi pencegahan korupsi

LAMPUNG - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tersebut memuat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa atas nama Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Opini terbaik adalah Wajar Tanpa Pengeculian (Unqualified Opinion), opini ini diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Laporan keuangan dengan opini WTP merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan (Pasal 1 Ayat 11 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Dengan kata lain, opini WTP merupakan bentuk apresiasi tertinggi dalam penilaian pengelolaan laporan keuangan.

Opini terbaik kedua adalah Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), opini diberikan karena meskipun ada kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. 

Opini paling buruk adalah Tidak Wajar (Adverse Opinion), opini diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti-bukti yang dikumpulkannya, bahwa laporan keuangan mengandung banyak sekali kesalahan atau kekeliruan yang material. Artinya, laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan secara benar.

Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) tidak bisa diartikan bahwa laporan keuangan sudah benar atau salah. Opini diberikan karena auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan benar atau salah. Ini terjadi karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah. 

Bab 1 Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 mengatakan bahwa :

"Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran kepatuhan kecermatan kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan secara independen objektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Kaputusan BPK.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan haruslah menuangkan hasil pemeriksaannya kedalam LHP BPK sebagai hasil akhir dari kegiatan pemeriksaannya.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran VI butir 3, Laporan Hasil Pemeriksaan berfungsi untuk :

 1. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang￾undangan yang berlaku ;

2. Membuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman ;

3. Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait, dan ;

4. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. 

Kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa laporan hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk yang mudah diakses.

Editor : Agung Sugenta Inyuta,S.Kom