LSM GEMPUR Soroti Temuan BPK Tentang Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Utara TA 2019

LSM GEMPUR Soroti Temuan BPK Tentang Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Utara TA 2019
LSM GEMPUR Kabupaten Lampung Utara

LAMPUNG UTARA- LSM GEMPUR melalui Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Kabupaten Lampung Utara , soroti pokok-pokok temuan Auded Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2019. 

Sebagai Ketua LSM GEMPUR A.Syaripudin mengatakan saat ditemui bersama sekretaris di ruang kerja, Kamis (27/08/2020). 

"Kami dari LSM GEMPUR Kabupaten Lampung Utara akan laksanakan tugas dan pungsi sebagai lembaga kontrol sosial serta berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah, menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itu memperhatikan dari laporan BPK RI perwakilan Lampung yang tertuang adalah : 

Dari Hasil pemeriksaan LHP BPK RI perwakilan provinsi Lampung Tahun 2019 

- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Lampung Utara Nomor : 33A/LHP/XVIII.BLP/06/2020

- Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, Nomor 33B/LHP/XVIII.BLP/06/2020

- Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, Nomor 33B/LHP/XVIII.BLP/06/2020. 

Jika dilihat dan membaca dari sistem pengelolaan keuangan kabupaten Lampung Utara tahun 2019, perlu dilakukan sistem perbaikan yang harus transparan dan akurasi, hasil dari buku lll sesuai dengan nomor di atas, anggaran kelebihan yang harus dilakukan pemulangan cukup besar. 

Diantaranya satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud- Belanja barang Dana Bos tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung bukti pertanggung jawaban, sebesar Rp. 354.734.219.

Untuk itu kami akan menanyakan dan menindaklanjuti temuan BPK bila ada penyimpangan kepada aparat penegak hukum(APH).

Tujuana kami agar kabupaten Lampung utara menjadi lebih baik serta jauh dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme KKN,", tutupnya.(Can)