SIPLah Harus Diterapkan Dalam Pengadaan Barang Jasa Sekolah

SIPLah Harus Diterapkan Dalam Pengadaan Barang Jasa Sekolah
SIPLah Efektif dan Efisien PBJ Sekolahan

LAMPUNG - Diharapkan kepada kepala sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dengan sudah diterbitkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2020, sesuai dengan petunjuk juknis (juknis) tersebut agar tidak ada lagi sekolah yang melakukan pembelanjaan anggaran BOS sistem Offline, sekolah wajib melakukan pembelanjaan lewat sistem informasi pembelanjaan sekolah (SIPLah), dengan adanya Permendikbud tersebut agar kepala sekolah teliti dalam menggunakan anggaran. 

"Penggunaan Dana BOP dan dana BOS tahun 2020 dimana sekolah harus menerapkan sistem pembelanjaan lewat SIPLAH yang sudah di tetapkan Kemendikbud", demikian hal diatas disampaikan pemerhati bidang pendidikan provinsi Lampung Delta Ardiles, SE., Sabtu (10/10/2020). 

Lebih lanjut dia mengatakan pengunaan dana harus sesuai dengan permendikbud tahun 2020, setelah itu, baru semua sekolah wajib membuat rencana kerja sekolah (RKS). 

Menurut Delta hal ini perlu dilakukan kepala sekolah agar meminimalisir terjadinya kesalahan penggunaan anggaran dana BOS baik Reguler maupun Afkin(afirmasi dan kinerja) jangan sampai berujung kepada sanksi jika penggunaan dana, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Oleh karena itu, seluruh sekolah diharapkan benar-benar mengunakan dana untuk hal yang menjadi prioritas paling utama. 

Sesuai dengan juknis 2020 yang mengarah kepada penangulangan covid 19, selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dan sekolah dapat menggunakan dana pendidikan Reguler dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan 

b. Pembiayaan administrasi kegiatan  sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman,Handsanitizer, masker dan alat kebersihan lainnya.

 “Dana pendidikan realisasinya harus sesuai dengan juknis yang ada, Kemudian disesuaikan dengan rencana kerja anggaran dalam setahun,”terangnya. 

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa pengunaan dana memperhatikan hal-hal yang bersifat urgent atau prioritas. Untuk itu agar pihak sekolah mengalokasikan dana betul betul tepat pada sasaran dan seperti yang telah disampaikan kementerian pendidikan untuk seluruh kepala sekolah sehingga pengunaan dana akan efektif dan efisien.(Sundari)